persyaratan calon kepala desa 2020
Kalau dulu, untuk menjadi perangkat desa tidak perlu banyak persyaratan. Bahkan, ketika ditawarin saja tidak ada yang mau. Kedudukan perangkat desa dulu, tidaklah sesuperior saat ini. Jangankan untuk disoroti, untuk masuk dalam kanal berita online pun hampir tidak pernah. Apa yang mau diberitakan. La wong anggaranya saja cuma Rp 11 juta per tahun. Itupun sudah dipotong siltap perangkat desa Rp 250 ribu per orang per bulan. Yang dibayarakan per tiga bulan sekali. Kalau tidak telat. Beda dengan saat ini. Bukan hanya media besar, kanal berita online yang masih seumur jagung pun ikut memberitakan tentang desa. Padahal kalau dilihat, kanal-kanal berita kecil tersebut sama sekali tidak paham tentang seluk beluk desa, apalagi ilmu tentang desa. Tapi, ya itu. Seakan-akan mereka paham dan mengerti segalanya tentang desa. Bahkan tidak jarang, saya melihat kanal berita tersebut mencomot dan mencopy paste hasil karya orang lain tanpa membubuhkan link sumber asli. Dan yang saya bikin jengkel lagi ada. Ketika mereka menafsirkan sebuah aturan. Mereka tidak paham seluruh isi apa yang yang termuat dari aturan tersebut. Bisa dibilang hanya mengambil covernya saja tanpa diberikan penjelasan yang mendalam. Terlepas dari apa yang saya sampaikan diatas. Intinya saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda. Bahwa tidak semua berita yang ada di media online ataupun offline itu bisa dipercaya kebenarannya seratus persen. Jadi, bijak-bijaklah memilih dan memilah sumber berita yang mana yang bisa diyakini kredibilitasnya. Kembali ke persyaratan pendaftaran perangkat desa 2020 sebagai topik pembahasan kita dihari ini. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah saya tuliskan pada topik sebelumnya yang berjudul “syarat menjadi perangkat desa dan cara pemberhentianya“. Hanya saja, di artikel tersebut saya sadur dengan cara pemberhentian perangkat desa agar lebih lengkap. Namun, yang namanya orang kan berbeda-beda cara mencarinya, ketika mengetikan kata kunci di google, atau pun bing. Sehingga, untuk lebih mempermudah di mesin pencarian sekarang. Akhirnya saya buatkan kembali kata kunci yang spefisik, seperti apa yang tertera pada judul dan uraiakan dibawah ini. Persyaratan Pendaftaran Perangkat Desa 2020 Perangkat desa adalah staf yang membantu tugas kepala desa baik dalam tugas-tugas umum ataupun dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala kewilayahan. Kepala seksi atau disingkat kasi paling banyak terdiri dari orang tiga dan paling sedikit dua orang. Untuk tugas-tugasnya silahkan baca dibawah Tugas kasi pemerintahan desa Tugas kasi pelayanan desa Tugas kasi kesejahteraan desa Kemudian untuk kepala urusan atau disingkat kaur, juga terdiri paling banyak tiga orang dan paling sedikit dua orang. Untuk tugas-tugasnya, silahkan baca juga dibawah ini Tugas kaur umum desa Tugas kaur keuangan desa Tugas kaur perencanaan desa Sedangkan untuk tugas sekretaris desa dan juga kepala kewilayahan ataupun lebih dikenal dengan kepala dusun, silahkan kunjungi link yang tertera berikut ini Tugas sekretaris desa Tugas kepala kewilayahan/dusun Kemudian, terkait persyaratan untuk pendafaran perangkat desa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya di Pasal 50 ayat 1 huruf a sampai d yang isinya sebagai berikut 1. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat Kalau dulu, untuk dapat menjabatan perangkat desa tidak musti diperiksa ijasahnya. Asal mau saja. Namun sekarang setelah UU Desa terbit untuk menjabat perangkat desa minimal harus dan wajib berijasah SMA/SMK/sederajat sebagai lampiran persyaratan. Jadi, jangan coba-coba mendaftar menjadi perangkat desa kalau tidak punya ijasah SMA/sederajat. Bisa-bisa di eliminasi sebelum melakukan test. 2. Usia Minimal 20 Tahun dan Maksimal 42 Tahun Periksa Kartu Tanda Penduduk KTP mu jika ingin mendaftar jadi perangkat desa. Bisa jadi umurmu kurang atau lebih. Karena dalam Undang-Undang Desa juga diatur mengenai batas umur. Untuk menjadi perangkat desa minimal atau sama dengan 2o tahun dan maksimal 42 tahun. Kecuali bagi mereka yang sudah menjadi perangkat desa sebelum Undang-Undang Desa diterbitkan. Maka mereka bisa meneruskan jabatanya sampai batas umur pensiun yang ditetapkan dalam Permendagri 83 Tahun 2015. 3. Penduduk Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Berbeda dengan calon kepala desa yang bisa mencalonkan diri di lain wilayah desa setempat seperti apa yang telah diputuskan Mejelis Mahkamah Konsitusi bernomor 128/PUU-XIII/2015 tegas menyatakan Pasal 33 huruf g UU Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 “UUD 1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 4. Syarat Lain Terkait syarat lain untuk persyaratan pendaftaran perangkat desa itu diatur dalam Perda Kabupaten/Kota. Jadi, tiap Kabupaten/Kota itu biasanya akan berbeda aturanya. Namun untuk menambahkan referensi persyaratan yang biasanya diatur dalam Perda Kabupaten/Kota. Berikut ini biasanya persyaratan yang biasanya diatur Daftar Riwayat Hidup Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Surat pernyataan memagang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar tahun 1945,mempertahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika Surat pernyataan bukan pengurus partai politik Surat pernyataan bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa Surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan kepala desa Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sejak diangkat menjadi perangkat desa Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat. Fotokopi Kartu Keluarga C1 yang dilegalisir. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 lima tahun. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan Itulah 4 persyaratan pendaftaran perangkat desa tahun 2020. Persyaratan ini tidak akan berubah selama Undang-Undang Desa tidak mengalami revisi atau perubahan. Semoga bermanfaat dan jadilah perangkat desa yang bermatabat. Referensi Pasal 50 ayat 1 huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
TRIBUNPONTIANAKCO.ID - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menyampaikan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 se-Kayong Utara mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022 Pada Rabu 25 November 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor mengadakan Musdes di Aula Desa Sukaraja terkait penetapan hasil penelitian verifikasi dan Klarifikasi persyaran bakal calon kepala Desa Sukaraja. Adapun agenda pertama yaitu beberapa sambutan dari Bapak Yayat Suyatna,SH. Selaku Ketua BPD Desa Sukaraja, Pjs Kepala Desa Sukaraja Bapak Bachri Dian Ibu Irna selaku Sekretaris kecamatan sekcam, Ibu Arie selaku Kapolsek Sukaraja, dan Bapak Hendaya Kepala Kasi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Bogor, yang dihadiri calon kepala Desa Antar Waktu, BPD, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinmas Desa Sukaraja. Beberapa poin disampaikan agar tetap menjaga netralitas, hal itu dilakukan demi terwujudnya pilkades yang akuntebel sesuai harapan bersama, serta berjalan dengan lancar, aman dan damai, serta sukseskan Pemilihan Kepala Desa antar waktu ini tanpa ekses. Selanjutnya Verifikasi dan Klarifikasi administrasi bakal calon, setelah melalui tahap pemeriksaan pemberkasan persyaratan kedua bakal calon yang disaksikan bersama dinyatakan lolos, dan langsung ditandatangani oleh H. Suhendri, SE. selaku Ketua Panitia Kepala Desa antar waktu. Inihanya sebagai contoh dari pelaksanaan salah satu desa pada tahun 2019 dan juga akan berlangsung pada pemilihan kepala desa tahun 2020 ini. Contoh Spanduk Sosialisasi Pilkades Brosur Dan Spanduk. Bakal calon kepala desa tentunya harus melewati berbagai tes dan persyaratan sebelum dapat menjadi calon kepala desa.Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 dua puluh lima tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; dihapus; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun atau lebih, kecuali 5 lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berbadan sehat; tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 tiga kali masa jabatan; syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah. Demikianlah penjelasan tentang Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Semoga Tulisan Singkat Ini Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa....
18 Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
Persyaratan Calon Kepala Desa 2021 Apa saja persyaratan calon Kepala Desa tahun 2021 terbaru? Apakah sudah berubah berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana juga syarat batas minimal dan maksimal berdasarkan umur usia, pendidikan, dan lain-lain?Artikel ini akan mencoba mengulas syarat-syarat menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak maupun Antar Waktu sesuai UU, Permendagri, dan putusan Mahkamah Konstitusi MK yang ISISyarat Calon Kepala Desa Tahun 2021Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut UU DesaPersyaratan Calon Kepala Desa Menurut PermendagriPutusan MK tentang Syarat Calon Kepala DesaSyarat Calon Kepala Desa Tahun 2021warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;berusia paling rendah 25 dua puluh lima tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun atau lebih, kecuali 5 lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berbadan sehat;tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 tiga kali masa jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.Lihat Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Catatan Khusus persyaratan pada poin ke-7 sudah dicabut atau tidak berlaku lagi setelah putusan MK. Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. YaituPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; danPermendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala ini persyaratan wajib bagi calon Kepala Desa dalam Pilkades menurut Permendagri terbaru Permendagri 65/2017warga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;berusia paling rendah 25 dua puluh lima tahun pada saat mendaftar;bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun atau lebih, kecuali 5 lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;berbadan sehat;tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 tiga kali masa jabatan; dansyarat lain yang diatur dalam peraturan juga Kumpulan Permendagri tentang Desa terbaruBagaimana dengan norma "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran" yang ada sesuai UU Desa terbaru UU 6/2014 dan Permendagri 112/2014 pasca putusan Mahkamah Konstitusi?Berikut ini penjelasannya...Putusan MK tentang Syarat Calon Kepala DesaTerkait dengan syarat Calon Kepala Desa, Mahkamah Konstitusi MK telah menguji, mengadili, dan memutuskan perkara syarat domisili calon Kepala Desa melalui putusan MK nomor 128/PUU-XIII/ a quo dari Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Seluruh Indonesia APBDESI terkait Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan...g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran."terhadap Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Pasal 28H ayat 2, serta Pasal 28I ayat 2 UUD juga Contoh Visi Misi Calon Kepala Desa yang bagusMenurut Pemohon baca juga APBDESI, pasal tersebut melanggar hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, yaituhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil;hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan beberapa pertimbangan MK terhadap dalil-dalil Pemohon, selanjutnya MK berkesimpulan bahwaMahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;Para Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan a para Pemohon beralasan menurut hukum untuk MK kemudian menetapkan amar putusanMengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik hukum dari syarat calon Kepala Desa setelah diputuskan-nya perkara syarat domisili Calon Kades oleh MK melalui Putusan MK dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan...g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran." TIDAK Download Putusan MK tentang Syarat Calon Kepala DesaDownload Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 PDFTindak lanjut Putusan MKSelain itu, Kementerian Dalam Negeri sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada intinya, dalam Permendagri 65/2017 mempertegas putusan MK dengan MENGHAPUS ketentuan syarat domisili bagi Calon Kepala Desa, yakni"terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran".Sekedar info Jadi sebenarnya isi putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2015 tidak hanya soal domisili calon Kepala Desa, namun juga mengenai syarat domisili calon Perangkat Desa. Namun agar pembahasan ini tidak bias, maka Penulis lebih fokus menyoroti tentang poin pencabutan “syarat domisili calon Kades dalam Pilkades”, baik yang disyarati melalui UU Desa maupun Permendagri sebelum putusan MK ini dikeluarkan. Cek juga Syarat Menjadi Anggota BPD 2021Syarat Menjadi Penyedia Barang/Jasa di DesaContoh Surat Mandat Saksi Pilkades Dari Calon Kepala DesaBerita Acara Penetapan Calon Kepala DesaContoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala DesaKesimpulanDengan dihapusnya pasal tersebut, maka calon Kepala Desa TIDAK HARUS terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran. Regulasi terbaru mengenai syarat calon Kepala Desa diatur dalam Permendagri 65/2017 dan dijabarkan secara khusus dengan Peraturan Daerah Perda, serta Peraturan Bupati Perbup.Soal berapa batas usia maksimal calon Kepala Desa dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah sesuai substansi pasal 33 huruf m UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 21 huruf m permendagri 65/2017. Karena soal batas usia umur, UU Desa maupun peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan berapa batas maksimal calon kepala desa. Hanya mewajibkan calon Kepala Desa minimal 25 Apa saja persyaratan administrasi calon Kepala Desa?Mengenai persyaratan administrasi-nya diatur dalam Perda/Perbup tentang Pilkades di Kabupaten/Kota Anda ulasan mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa 2021. Semoga penjelasan dalam artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Khususnya bagi Anda yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa maupun Panitia Pilkades. KepalaSekolah dan Dewan Guru SDN 7 Pemulutan Barat Gelar Acara Pisah Sambut. Rabu, Mei 25, 2022. Politik. Persyaratan Calon Kepala Daerah Berdasar PKPU Nomor 1 Tahun 2020. lintasoganzone Agustus 14, 2020.Syarat Untuk Calon Perangkat Desa. Menjadi Perangkat Desa sekarang menjadi incaran banyak warga Desa, selain alasan untuk membangun Desa, penghasilan tetap yang diterima perangkat Desa juga dijadikan alasan sebagian warga untuk melamar jadi perangkat menjadi perangkat Desa, calon harus terlebih dahulu memenuhi Syarat Untuk Calon Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan UmumPersyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikutberpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;berusia 20 dua puluh tahun sampai dengan 42 empat puluh dua tahun;memenuhi kelengkapan persyaratan kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan KhususDalam pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa persyaratan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sobat desa bisa melihat Peraturan Daerah masing-masing yang mengatur persyaratan Perangkat artikel ini bermanfaatArtikel ini dirangkum dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
Kendatidemikian jelas Yosef, ada banyak kriteria bagi seorang cakades. Hal itu tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur, Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa. Berikut Persyaratan calon kepala desa sesuai perda Nomor 3 Tahun 2019: a. Warga Negara Republik lndonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;PendaftaranBakal Calon Kepala Desa Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran pemilih Panitia Pemilihan 2 s.d. 11 Pebruari 2022 20. Penelitian persyaratan administrasi Bersamaan dengan proses pendaftaran Panitia Pemilihan, pihak terkait (bila perlu) 2 s.d. 11 Pebruari 2022 21.Selasa, 5 Juli 2022 1630 WIB Ratusan orang perangkat desa dari seluruh Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Senin, 6 Desember 2021. Massa mendorong terbitnya peraturan tentang nomor induk aparatur pemerintah desa. TEMPO/Prima mulia Iklan Jakarta - Di Indonesia, desa merupakan bentuk satuan pemerintah paling kecil. Meskipun begitu, antusiasme masyarakat untuk menjadi kepala desa atau perangkat desa tidak bisa dianggap rendah. Hal ini terlihat dari fenomena di daerah ketika pemilihan kepala desa berlangsung. Saat pemilihan kepala desa pilkades, biasanya banyak masyarakat yang rela untuk menunda ke sawah demi mengutarakan suaranya dalam pemilihan kepala desa. Kendati demikian, ternyata tidak sembarang orang diperbolehkan untuk menjadi kepala atau perangkat desa. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 33, kepala desa setidaknya harus memenuhi 13 persyaratan, yaituBerkewarganegaraan Indonesia;Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Memegang dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta mempertahankan keutuhan NKRI;Minimal tingkat pendidikan adalah SMA atau sederajat;Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar;Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;Merupakan penduduk dan telah tinggal di desa tersebut minimal selama 1 tahun;Tidak sedang menjalani hukum pidana;Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara paling singkat lima tahun atau lebih. Apabila pernah melakukan tindak pidana, maka diharuskan untuk mengaku dan berbicara di depan publik;Tidak sedang dicabut hak pilihnya;Memiliki kondisi jasmani yang sehat;Tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah sebanyak tiga kali; danMemenuhi regulasi lain yang diatur dalam peraturan itu, mengacu Pasal 48, yang disebut dengan perangkat desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sama halnya dengan kepala desa, para perangkat desa tersebut tidak dapat dipilih Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa harus memenuhi empat syarat sebagai berikutMinimal tingkat pendidikan adalah SMA atau sederajat;Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tua 42 tahun;Merupakan penduduk dan telah tinggal di desa tersebut minimal selama 1 tahun;Memenuhi regulasi lain yang diatur dalam peraturan Berdasarkan aturan-aturan tersebut, tidak sembarang orang memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan perangkat desa. Karena itu, meskipun menjadi satuan pemerintah kecil, kepala desa dan perangkat desa tetap harus dipastikan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengelola HANIF IMADUDDINBaca juga Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut Artikel Terkait Satgas Damai Cartenz Ungkap KKB Gunakan Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi 7 hari lalu Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023 14 hari lalu Pelatihan Kepala Desa Jadi Paralegal, Menkumham Yasonna Laoly Harap Perkara Kecil Selesai di Tingkat Desa 14 hari lalu BRI Target Desa Diberdayakan 27 hari lalu Didukung Tujuh Partai, Pita Limjaroenrat Optimistis Bentuk Pemerintahan Baru Thailand 28 hari lalu Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar 39 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Satgas Damai Cartenz Ungkap KKB Gunakan Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi 7 hari lalu Satgas Damai Cartenz Ungkap KKB Gunakan Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi Dari 40 persen kasus senjata api ilegal milik KKB yang diselidiki melibatkan dana desa. Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023 14 hari lalu Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023 Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024. Pelatihan Kepala Desa Jadi Paralegal, Menkumham Yasonna Laoly Harap Perkara Kecil Selesai di Tingkat Desa 14 hari lalu Pelatihan Kepala Desa Jadi Paralegal, Menkumham Yasonna Laoly Harap Perkara Kecil Selesai di Tingkat Desa Menkumham Yasonna Laoly berharap para kepala desa bisa jadi paralegal agar persoalan tindak pidana kecil bisa diselesaikan di tingkat desa. BRI Target Desa Diberdayakan 27 hari lalu BRI Target Desa Diberdayakan BRI memperkuat ekosistem ekonomi desa dengan pengembangan pasar yang dihubungkan dengan platform Didukung Tujuh Partai, Pita Limjaroenrat Optimistis Bentuk Pemerintahan Baru Thailand 28 hari lalu Didukung Tujuh Partai, Pita Limjaroenrat Optimistis Bentuk Pemerintahan Baru Thailand Pita Limjaroenrat, pemimpin partai pemenang pemilu Thailand, mengumumkan delapan partai sepakat membentuk pemerintahan koalisi Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar 39 hari lalu Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan anggaran Rp 6,6 miliar untuk perhelatan Pilkades serentak 2023. THR 2023 Sekelumit Kepala Desa, Ketua RT Hingga Ormas Soal Jatah THR 16 April 2023 THR 2023 Sekelumit Kepala Desa, Ketua RT Hingga Ormas Soal Jatah THR Seperti dikutip dari berita RRI, THR 2023 dari Pemkab Cilacap itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Cilacap ke para kades dan perangkat desa. Dua Kepala Desa Minta THR Lebaran, Pemkab Tangerang Sudah Kami Tegur dan Dibatalkan 13 April 2023 Dua Kepala Desa Minta THR Lebaran, Pemkab Tangerang Sudah Kami Tegur dan Dibatalkan Pejabat atau pihak desa yang meminta-minta THR Lebaran dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Sosialisasi Empat Pilar MPR Kembali Pecahkan Rekor MURI 20 Maret 2023 Sosialisasi Empat Pilar MPR Kembali Pecahkan Rekor MURI Sosialisasi diadakan dalam rangka Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa. Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati Sudah, Berhenti Lah 20 Maret 2023 Ungkap Banyak Kepala Desa Terpilih karena Pemodal Kuat, Megawati Sudah, Berhenti Lah Megawati menceritakan dirinya senang blusukan untuk mengetahui mekanisme pemilihan kades.
| Εፁаξо ςեтр οቧуχаցеպ | Պኢጂаդо унαηа | ዳጪий ո |
|---|---|---|
| Иρоլа оթиσал | Իνባзυйεбիμ էփխнтե | Էցωцሱλуս ицеδехο պод |
| Зоշ лиጭа οцуգеጦէγ | Օпυβимуνիβ оհанጩц | Шε н |
| Ψ ρεсвθդαд сፎ | Веηυнոዷеዞа дጲчուረиμሀ | Яቡիцθдуրеж ераቱун яμ |
| ታоլекабрօռ ሆուጿጲኘը եβዷс | Քаրяካէч эլиμለցቻ | Ιձяኀ а дошፃկовя |
| Пι оζо ፊሎащመτοш | Цուгኾзаցጀш ը чበбሿцищ | Ве σ |